Published On: Sel, Agu 22nd, 2017

STATUS PT. DHARMA KS BERDAMPAK AKSI DAMAI OLEH WARGA KAMPUNG BELIMBING SUNGAI PANAS

www.korankpk.com – Batam. Warga kampung belimbing Sei Panas Batam mendatangi kantor pengacara Bali Balo SH selaku pengacara PT Dharma Kemas Berganda yang memiliki lahan seluas 7 hektar peruntukan perumahan.
Kedatangan warga dalam rangka mencari kejelasan status PT. DKB dan biaya-biaya yang telah warga keluarkan kepada perusahaan tersebut.
” Kami sebagai rakyat kecil turun aksi karena ingin tahu sejauh mana legalitas PT. DKB karena mereka sudah sangat meresahkan warga dan satu kalipun mereka tidak pernah menunjukan SPJ, izin prinsip, PL nya bahkan bukti pembayaran UWTO kita tidak tahu,” kata Florianus.
“Tetapi tiba-tiba dari pihak perusahaan DKB melayangkan surat untuk mengutip kepada seluruh warga masyarakat agar membayar UWTO,” ujar Florianus saat di jumpai awak media di depan kantor pengacara Bali Dalo Batam Center, pada hari Selasa (22/08/2017) siang hari.
” Yang kita tahu bahwa pembayaran UWTO ini di setor ke negara, sejak kapan negara ke perusahaan swasta untuk mengutip dengan harga kalau sesuai dengan aturan berlaku,” ujar florianus.
“Nah, sekarang dari pihak perusahaan menetapkan pembayaran Rp. 250 ribu permeter sementara sampai tanggal 31 Agustus, kalau tidak di bayar naik ke Rp. 400 ribu permeter,” jelasnya.
“Sebagai warga disini kita mau menayakan legal standing yang perusahaan miliki, karena dalam SPJ saya rasa sudah jelas. Dalam SPJ lahan di Batam ini memang harus di bangun, bukan untuk memperjual belikan,” terangnya.
“Kedatangan kami kita mau ketemu pihak perusahaan karena kita mengklarifikasi berbagai surat atau kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tanpa ada pemberitahuan,” tambah Florianus.
“Perwakilan warga yang turun hari ini ada 30 orang, kami turun mewakili 700 KK lokasinya di Sei Panas kampung Belimbing RT 001 RW 004,” kata Florianus.
Dikesempatan yang sama, Dali Balo SH selaku pengacara dari PT. Dharma Kemas Berganda menerima kedatangan warga dan mempersilahkan warga tersebut untuk duduk bersama dengan penuh kekeluargaan.
“Perusahaan ini bukan hanya memiliki surat UWTO saja, bukan punya PL saja tetapi sudah bersertifikat bahkan sertifikatnya ini sudah dipecahkan 170 kavling. Ada yang masuk atas nama perusahaan, ada juga yang masuk sudah atas nama warga nya. Jadi konsep ini adalah terbaru untuk menyelamatkan saudara-saudara yang ada disana,” jelasnya.
“Lokasi ini sudah tahunan banyak juga warga yang sudah membayar banyak juga yang sudah menyicil,” ujar Bali Dalo.
Terkait kesalahan nama yang tertera di sertifikat, Bali Dalo menjelaskan bahwa saya belum tahu apakah dilokasi itu disebut kampung durian, kampung belimbing belakangan bisa saja, jadi lokasi ini sudah terpeta kan sebelumnya dengan nama-nama tersendiri, dan saya rasa 100 persen perusahaan menjamin tidak ada kesalahan.
“Sewaktu saya di BP Batam, saya punya gagasan untuk membangun di lokasi mereka, masyarakat sudah bangun bagus tidak dirugikan di bangun lah rumah permanen itu,” kata Bali Dalo.
“Kedepan saya cenderung untuk mengukur lokasi di perbatasan sehingga mereka itu berada di lokasi atau tidaknya.” tutur Bali Dalo mengakhiri pembicaraan. (HENDRA)

Sudah Terbit

Edisi Ke - 156 Tahun Ke - VIII/ 20 Mei - 10 Juni 2017

Data Pengunjung

0023526
Hari ini : 33
Kemarin : 27
Bulan ini : 560
Tahun ini : 3548
Total Kunjungan : 23526
Hits Hari ini : 69
Total Hits : 48671
Who's Online : 2
Alamat IP anda: 54.80.185.137